Bantuan Dihentikan Setelah Menyimpang

Dana Global Fund

Bantuan Dihentikan Setelah Menyimpang

Tak kurang dari 30 pasien penderita tuberkulosis (TBC) berobat di Puskesmas Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Setiap Selasa, mereka antre untuk mendapatkan obat golongan FDC (fixed dose combination) gratis. Obat FDC dianggap manjur membunuh kuman TBC, yang dikenal juga dengan sebutan BTA (basil tahan asam).

Setiap pasien diberi jatah obat untuk enam bulan. Harga satu paket obat itu mencapai Rp 1,5 juta atau lebih. "Karena pasien puskemas itu orang miskin, obat itu diberikan gratis," kata Yuniarsih, petugas laboratorium Puskemas Parung Kuda, kepada Artika Dewani dari Gatra.Pemberian obat gratis merupakan proyek kerja sama antara Departemen Kesehatan (Depkes) dan Global Fund. "Tapi, yang saya dengar, Global Fund menyetop bantuan.

Saya khawatir, program obat gratisnya juga ikut mandek," ujar Yuniarsih.Sejak Maret lalu, Global Fund menyetop dana bantuannya ke Indonesia. Selama ini, lembaga donor internasional itu memang rutin menyalurkan dana bantuan untuk pelayanan kesehatan di negara berkembang. Khususnya untuk pengobatan tiga penyakit menular yang paling banyak menelan korban: HIV/AIDS, TBC, dan malaria.Lembaga yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, itu hadir di Indonesia pertama kali pada 2003. Hingga Maret 2006, dana sekitar US$ 200 juta atau setara dengan Rp 1,8 trilyun sudah digelontorkan. Karena itu, LSM peduli penderita TBC asal Belanda, Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging, memprediksi sedikitnya 300.000 penderita TBC di Indonesia terancam gagal sembuh jika Global Fund menyetop batuannya.Mengingat, stok obat TBC hanya cukup hingga September 2007.

Para ODHA (orang dengan HIV/AIDS) juga akan menjadi pihak yang dirugikan akibat sanksi pembekuan dana itu. Data Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes menyebutkan, penderita infeksi HIV yang dilaporkan hingga Maret lalu mencapai 5.640 orang. Sedangkan penderita AIDS sebanyak 8.988 orang.Sebagian besar ODHA menerima bantuan obat HIV/AIDS jenis antiretroviral (ARV) generik dengan harga subsidi, bahkan ada yang digratiskan. ARV cukup efektif menekan jumlah virus yang ada dalam darah ODHA.Selama ini, sumber dana terbesar untuk subsidi ARV diperoleh dari bantuan Global Fund. "Kalau obatnya harus bayar, terus terang saya tidak mampu," kata Made Suparja, ODHA asal Buleleng, Bali, kepada Komang Erviani dari Gatra.Selain bantuan obat, Global Fund juga membiayai kegiatan lembaga-lembaga sosial kesehatan.

Misalnya Komisi Penganggulangan AIDS (KPA). Lembaga pemerintah ini, sejak 2004, rutin menerima bantuan dari Global Fund.Hingga Desember 2006, total bantuan Global Fund mencapai Rp 9,9 milyar. Bandingkan dengan yang didapat KPA dari pemerintah. Melalui APBN, setiap tahun KPA hanya diberi jatah dana operasional Rp 1,3 milyar.Kisruh dana Global Fund bermula dari hasil audit internal, Desember 2006. Auditor independen PricewaterhouseCooper menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana. Diduga, dana yang bocor mencapai Rp 5 milyar. Di antara dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu mengalir ke Yayasan Syahrullah Afiat.Diperoleh pula bukti, pimpinan yayasan adalah orang dekat Rosmini Day, yang kini menjabat sebagai Direktur Pemberantasan Penyakit Menular Langsung Depkes, merangkap pengurus Global Fund.

Ia mengisi posisi penerima utama atau principal recipient (PR). Jabatan ini sangat strategis.Seorang PR punya kewenangan menentukan apakah calon sub-recipient (penerima bantuan) berhak atau tidak memperoleh dana. Kini Rosmini dilengserkan dari posisinya di Global Fund. Jabatannya di Depkes digeser pula.Penyimpangan lainnya, sejumlah anggota country coordinating mechanism (CCM) atau badan koordinasi penyaluran dana diketahui menduduki posisi tertentu di LSM penerima bantuan. Misalnya I Nyoman Kandun (Ketua CCM), Firman Lubis (Wakil Ketua CCM), dan Nafsiah Mboi (anggota CCM).Temuan itu membuat Global Fund kecewa.

Bagi Global Fund, ada aturan main yang tidak boleh dilanggar, yakni pengurus dilarang punya keterkaitan apa pun dengan LSM penerima bantuan. Alasannya, menghindari konflik kepentingan antara penerima dana dan pengurus.Belum jelas, sampai kapan Global Fund akan menghentikan batuannya. Untuk mendapat konfirmasi tentang persoalan ini, Gatra mengirim e-mail kepada Imelda Iral De Leon selaku Fund Portfolio of Global Fund for Indonesia. Tapi, hingga akhir pekan lalu, belum ada jawaban.Yang pasti, persoalan ini sempat membuat gerah anggota CCM. Pada 1 Mei lalu, mereka menggelar sidang pleno. Hasilnya, mereka sepakat melakukan perombakan.

Rosmini tidak lagi menjadi PR. Posisinya digantikan oleh T. Marwan Nusri. Sedangkan I Nyoman Kandun dan Firman Lubis memilih mundur dari jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua CCM."Saya mundur untuk menghindari conflict of interest," kata Kandun, yang juga Dirjen Pemberantas Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes. "Kami mengundurkan diri untuk menunjukkan bahwa kami punya iktikad baik. Kami ingin memperbaiki diri," Firman Lubis, yang juga pengurus Yayasan Koalisi untuk Indonesia Sehat, menjelaskan.

Adapun anggota CCM, Nafsiah Mboi, masih belum dapat menerima alasan pemberian sanksi itu. Ia menganggap tudingan conflict of interest masih rancu. "Tahun-tahun sebelumnya juga diaudit, tapi tidak ada teguran.

Kalau memang telah terjadi conflict of interest, kenapa tidak ditegur sejak awal," ujar Sekretaris KPA itu.

Nafsiah mencontohkan, ia masuk ke jajaran anggota CCM karena menjabat sebagai Sekretaris KPA. "Kalau memang saya dianggap berpotensi menimbulkan conflict of interest karena rangkap jabatan di CCM dan KPA, lebih baik saya memilih mundur dari CCM," ujarnya.Lepas dari alasan pemberian sanksi, pihak Depkes sepertinya tidak ingin menggantungkan nasib pada kemurahan hati Global Fund.

Dilanjutkan atau tidaknya sanksi itu sepenuhnya hak Global Fund. "Kalau dia (Global Fund) mau menyalurkan dananya lagi, ya, terserah. Tapi, kalau nggak, ya, nggak apa-apa juga," kata juru bicara Depkes, Dokter Liliy S. Sulistyowati.

Untuk mengantisipasi pembekuan dana Global Fund, pihak Depkes akan mempersiapkan anggaran tambahan hingga Rp 40 milyar. Dana yang diperoleh dari APBN ini digunakan untuk kelanjutan program nasional penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Dana sudah dihitung, uang pun telah disiapkan.Sujud Dwi Pratisto, Mukhlison S. Widodo, Basfin Siregar, dan Anthony[Kesehatan, Gatra Nomor 27 Beredar Kamis, 17 Mei 2007]