Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah
Waktu: 2 jam
A. PENGANTAR
Pasal 51 UU Sistem Pendidikan
Nasional No. 20/2003 menyatakan
bahwa “Pengelolaan satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah
dilaksanakan berdasarkan
standar pelayanan minimal
dengan prinsip manajemen berbasis
sekolah/madrasah”. Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
merupakan konsep pengelolaan
sekolah yang ditujukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan
di era desentralisasi pendidikan.
Pada pembahasan tentang MBS
ini, fasilitator mendorong peserta
untuk menggali dan menemukan pengertian dan ciri-ciri MBS melalui diskusi,
pameran, observasi materi audio visual, dan memformulasikan simpulan tentang
MBS dari serangkaian kegiatan di atas. Setelah memahami keunggulan MBS
diharapkan sekolah menerapkan MBS.
B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
1. mengidentifikasi ciri-ciri sekolah yang berhasil menerapkan MBS
2. mengidentifikasi ciri-ciri manajemen berbasis sekolah
3. menyusun program peningkatan mutu sekolah
4. meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan
C. BAHAN DAN ALAT
1. Tayangan yang berisi gambar-gambar tentang kemajuan MBS
2. Bahan cetak tentang praktik yang baik dalam MBS
3. Lembar Kerja Format 2.1 dan 2.2
4. ATK: kertas plano dan spidol berbagai warna
Dalam pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah peserta
pelatihan mempelajari keuangan sekolah melalui kunjungan
ke sekolah
38
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
D. LANGKAH KEGIATAN
1. Pengantar (5 menit)
Fasilitator menyampaikan pengantar tentang aktivitas yang akan dilakukan
dan memberikan sedikit penjelasan tentang MBS. Fasilitator juga menjelaskan
dasar hukum penerapan MBS, yaitu Pasal 51 UU Sistem Pendidikan
Nasional No. 20/2003.
2. Diskusi Kelompok tentang MBS (total 30 menit)
Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok yang terdiri atas 8-10 orang
yang bervariasi profesinya. Kelompok dalam ToT dapat berupa kelompok
kabupaten/kota (setiap kabupaten/kota dapat dipecah menjadi 2-3 kelompok
kecil). Dalam pelatihan di daerah, kelompok ini adalah kelompok sekolah
yang terdiri dari:
• Kepala Sekolah dan Pengawas
• Guru
• Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat
Tugas 1 (10 menit): mendiskusikan dan membuat daftar komponen-komponen
yang mempengaruhi kualitas sekolah dan menulisnya dalam Format 2.1
di kertas plano.
Tugas 2 (20 menit): mendiskusikan kondisi yang diharapkan oleh sekolah
dari setiap komponen dalam Tugas 1. Hasil diskusi ditulis di format yang
sama (2.1) dan dipajangkan.
5’ 30’ 20’ 20’
1 2 3
15’ 30’
6 5 4
Pengantar
oleh Fasilitator
tentang MBS
Diskusi Kelompok
tentang
MBS
Kunjung-Karya
Kelompok
Melihat tayangan
atau
membaca
bahan cetak
MBS, untuk
melengkapi
pemahaman
dan evaluasi
diri
Diskusi Pengembangan
Program
Presentasi Hasil Diskusi
Pengembangan
(Pleno)
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
39
Format 2.1: Kondisi Sekolah yang Diharapkan
Komponen Kondisi yang diharapkan
1. Proses Belajar-
Mengajar
a. Proses belajar mengajar
b. Angka Putus Sekolah (APS)
c. Persentase kelulusan
d. Kemampuan membaca, menulis
dan berhitung untuk kelas I, II, III
(kelas awal)
e. Kemampuan Bahasa, Matematika,
IPA, dan IPS
………………………..
Pajangan diatur agar mudah dilihat, menarik untuk dikunjungi, dan dapat
dibawa pulang sebagai oleh-oleh bagi peserta. Di setiap karya sebaiknya
diberi ruang kosong sebagai tempat catatan/komentar pengunjung.
3. K unjung-Karya antar Kelompok (20 menit)
Fasilitator mengatur proses kunjung-karya supaya berjalan lancar, misalnya
peserta secara bergilir mengunjungi karya setiap kelompok selama 5-
10 menit dan memberikan komentar dengan memberikan catatan tertulis di
lembar yang telah disiapkan.
Peserta (setiap kelompok) melakukan kunjungan ke kelompok lain untuk
saling belajar dan memberi informasi. Setiap kelompok menunjuk anggota
kelompoknya untuk menjaga pajangan dan memberikan informasi, sedangkan
anggota yang lain mencari informasi ke kelompok lain. Jika ada banyak
kelompok, anggota kelompok dapat dibagi sehingga semua kelompok dapat
dikunjungi.
4. Melengkapi Pemahaman tentang MBS (20 menit)
Fasilitator menugaskan kepada peserta pelatihan untuk melengkapi pemahamannya
tentang MBS dengan menyaksikan tayangan atau membaca
bahan cetakan yang berkaitan erat dengan MBS.
Peserta melihat tayangan atau membaca bahan cetakan digunakan untuk
melengkapi pemahaman tentang MBS seperti yang telah diperoleh dari kunjung-
karya.
Peserta merefleksi hasil pengamatan dari kunjung karya tentang MBS dan
melakukan evaluasi diri dengan mempelajari ciri-ciri manakah yang sudah
40
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
dilaksanakan di sekolah dan ciri-ciri manakah yang belum dilaksanakan di
sekolah.
5. Diskusi Pengembangan Program Sekolah (30 menit)
Fasilitator menjelaskan bahwa salah satu kunci dalam MBS adalah membuat
perencanaan program peningkatan mutu sekolah, melaksanakan program
tersebut, dan mengevaluasinya.
Fasilitator memberi contoh bagaimana menyusun program dan kegiatan.
Fasilitator menugaskan peserta mengidentifikasi program apa saja yang
akan dilaksanakan di sekolahnya (Program dapat diambil dari Format 2.1),
serta kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan.
Peserta berdiskusi dalam kelompok sekolah untuk menemukan gagasangagasan
yang berupa program-program peningkatan mutu sekolah. Hasil
diskusi dapat dituliskan dalam Format 2.2 sebagai berikut:
Format 2.2: Mengembangkan Program Peningkatan Mutu Sekolah
Program Kegiatan
Diskusi pengembangan program dilakukan oleh masing-masing kelompok
sebagai persiapan bahan diskusi pleno.
6. Diskusi Pleno (15 menit)
Diskusi pleno berbentuk presentasi hasil diskusi pengembangan program.
Presentasi dalam diskusi pleno dipumpunkan (dipusatkan) pada laporan hasil
diskusi pengembangan yang bervariasi.
Fasilitator memilih beberapa kelompok untuk presentasi (sebaiknya satu
kelompok melaporkan, kelompok yang lain menambahkan).
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
41
E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
1. Pengantar
Usaha peningkatan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar telah banyak
dilakukan tetapi hasilnya belum begitu menggembirakan. Berbagai studi dan
pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa paling sedikit ada
tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan
secara merata.
a. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi
pada keluaran atau hasil pendidikan terlalu memusatkan pada
masukan dan kurang memperhatikan proses pendidikan.
b. Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal
ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi
dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau
kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping
itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah
kehilangan kemandirian, insiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan
usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan
mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi.
c. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan
pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal
peranserta mereka sangat penting di dalam proses pendidikan antara lain
pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.
Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukan orientasi kembali tentang
penyelenggaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Faktor Pendorong Perlunya Desentralisasi Pendidikan
Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan1.
Beberapa perubahan tersebut antara lain:
a. Dari orientasi manajemen yang diatur oleh negara ke orientasi pasar. Aspirasi
masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan
menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul.
b. Dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi.
Pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan
rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan
yang demokratis.
1Miftah Thoha. “Desentralisasi Pendidikan”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun
Ke-5, Juni 1999.
42
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
c. Dari sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan
tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat
kekuasaan secara seimbang.
d. Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi
negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya akibat pengaruh dari
tata-aturan global. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya
menekankan tata-aturan nasional saja dan kurang menguntungkan dalam
percaturan global.
Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga desentralisasi
pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja desentralisasi
pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi
wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan
keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak
efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah.
Di samping itu membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan
pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat (lokal), menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu
petunjuk dari atas. Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan
untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam
menangani persoalan pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan
yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah
atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kebanyakan
negara. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi2 terinci sbb:
• Tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan
perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas
pendidikan.
• Anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja
dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
• Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan
sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
• Penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari
masyarakat.
• Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.
Desentralisasi pendidikan mencakup tiga hal, yaitu:
a) Manajemen berbasis lokasi
b) Pendelegasian wewenang
c) Inovasi kurikulum
Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan
semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan
2NCREL, 1995, Decentralization: Why, How, and Toward What Ends? NCREL’s Policy Briefs,
report 1, 1993 dalam Nuril Huda “Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya”,
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999.
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
43
administrasi pusat adalah konsekuensi dari yang pertama dengan diikuti
pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan
pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan
kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum
disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah.
Hal ini sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa ”Kurikulum pendidikan dasar dan
menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok
atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi
dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/
Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah”.
Peraturan Keputusan Menteri Nomor 22/2006, dan 23/2006 tentang Standar
Isi dan Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar pengembangan kurikulum
sekolah yang disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).
Dalam pengembangan kurikulum, daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan
silabus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan
daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus
sangat erat kaitannya dengan program-program pembangunan daerah.
Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan
ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya silabus IPA
akan diperkaya dengan materi-materi biologi pertanian dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke
sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan
kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam
pembuatan keputusan.
Berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, Site Based
Management merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas
pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran, personalia,
kurikulum, dan penilaian. Studi yang dilakukan di El Savador, Meksiko,
Nepal, dan Pakistan menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah
meningkatkan motivasi dan kehadiran guru. Tetapi desentralisasi pengelolaan
guru tidak secara otomatis meningkatkan efesiensi operasional. Jika
pengelola di tingkat daerah tidak memberikan dukungannya, pengelolaan
semakin tidak efektif. Oleh karena itu, beberapa negara telah kembali ke
sistem sentralisasi dalam hal pengelolaan ketenagaan, misalnya Kolombia,
Meksiko, Nigeria, dan Zimbabwe3.
Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi
daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya
sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya
konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan.
Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur
3Gaynor, Cathy (1998) Decentralization of Education: Teacher management. Washington, DC,
World Bank dalam Nuril Huda “Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya”, Jurnal
Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999.
44
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
pemerintah setempat, masyarakat, dan orangtua dalam hubungan kemitraan
dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya
kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah
dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional.
Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang
menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik
fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan alat pemersatu bangsa4.
3. K onsep Dasar MBS
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian
sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung
dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan
mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. K arakteristik MBS
Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah,
maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Ciriciri
MBS bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan
kinerja organisasi sekolah, pengelolaan sumber daya manusia
(SDM), proses belajar-mengajar dan sumber daya sebagaimana digambarkan
dalam tabel berikut:
Ciri-ciri sekolah yang melaksanakan MBS
Organisasi Sekolah Proses Belajar
mengajar Sumber Daya Manusia Sumber Daya dan
Administrasi
• Menyediakan
manajemen/
organisasi/
kepemimpinan
transformasional
* dalam mencapai
tujuan sekolah
• Meningkatkan
kualitas belajar
siswa
• Memberdayakan staf
dan menempatkan
personel yang dapat
melayani keperluan
siswa
• Mengidentifikasi
sumber daya yang
diperlukan dan
mengalokasikan
sumber daya tsb.
sesuai dengan
kebutuhan
4Donoseputro, M (1997) Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan:
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Alat Pemersatu Bangsa, Suara Guru 4: 3-6.
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
45
Organisasi Sekolah Proses Belajar
mengajar Sumber Daya Manusia Sumber Daya dan
Administrasi
• Menyusun
rencana sekolah
dan merumuskan
kebijakan untuk
sekolahnya sendiri
• Mengembangkan
kurikulum yang
cocok dan
tanggap terhadap
kebutuhan siswa
dan masyarakat
• Memiliki staf dengan
wawasan MBS
• Mengelola dana
sekolah secara
efektif dan efisien
• Mengelola kegiatan
operasional sekolah
• Menyelenggarakan
pembelajaran yang
efektif
• Menyediakan kegiatan
untuk pengembangan
profesi pada semua
staf
• Menyediakan
dukungan
administratif
• Menjamin adanya
komunikasi yang
efektif antara sekolah
dan masyarakat
• Menyediakan
program
pengembangan
yang diperlukan
siswa
• Menjamin
kesejahteraan staf
dan siswa
• Mengelola dan
memelihara
gedung dan
sarana
• Menggerakkan
partisipasi
masyarakat
• Berperanserta
dalam memotivasi
siswa
• Menyelenggarakan
forum /diskusi untuk
membahas kemajuan
kinerja sekolah
• Menjamin
terpeliharanya
sekolah yang
bertanggung jawab
kepada masyarakat
dan pemerintah
Dikutip dari Focus on School: The Future Organization of Education Service for Student, Department of
Education, Queensland, Australia*)
*Pada dasarnya kepemimpinan transformasional mempunyai tiga komponen
yang harus dimilikinya, yaitu:
• Memiliki karisma yang didalamnya termuat perasaan cinta antara Kepala
Sekolah (KS) dan staf secara timbal-balik sehingga memberikan rasa
aman, percaya diri, dan saling percaya dalam bekerja.
• Memiliki kepekaan individual yang memberikan perhatian setiap staf
berdasarkan minat dan kemampuan staf untuk pengembangan profesionalnya.
• Memiliki kemampuan dalam memberikan simulasi intelektual kepada
staf. KS mampu mempengaruhi staf untuk berfikir dan mengembangkan
atau mencari berbagai alternatif baru5.
Secara ringkas perubahan pola manajemen pendidikan lama (konvensional)
ke pola baru (MBS) dapat digambarkan sebagai berikut:
5Burns, J.M (1978) Leadership Harper & Row, New York dalam Rumtini (1977) Transformational
and Transactional Leadership Performance of Principals of Junior Secondary School in Indonesia,
unpublished thesis.
46
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
Pergeseran Pola Manajemen
Pola Lama Berubah ke Pola MBS
Sentralistik Desentralisasi
Subordinasi Otonomi
Pengambilan keputusan terpusat Pengambilan keputusan partisipatif
Pendekatan birokratik Pendekatan profesional
Pengorganisasian yang hirarkis Pengorganisasian yang setara
Mengarahkan Memfasilitasi
Dikontrol dan diatur Motivasi diri dan saling
mempengaruhi
Infromasi ada pada yang berwenang Informasi terbagi
Menghindari risiko Mengelola risiko
Menggunakan dana sesuai
anggaran sampai habis
Menggunakan dana sesuai
kebutuhan dan seefisien mungkin
MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif pengelolaan
sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan
adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang
tinggi namun masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS
harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar sehingga hasil
belajarpun meningkat. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip MBS adalah
sekolah yang harus lebih bertanggungjawab, kreatif dalam bertindak dan
mempunyai wewenang lebih serta dapat dituntut pertanggungjawabannya
oleh pemangku kepentingan.
Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya
dalam beberapa hal berikut:
• Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah
tersebut.
• Mengetahui sumberdaya yang dimiliki dan masukan pendidikan yang
akan dikembangkan.
• Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya.
• Bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan
pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah.
• Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif
untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.
• Meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat, dunia usaha
dan dunia industri (DUDI) untuk mendukung kinerja sekolah.
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
47
• Menyusun dan melaksanakan program sekolah yang mengutamakan
kepentingan proses belajar mengajar (pelaksanaan kurikulum), bukan
kepentingan administratif saja.
• Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber
daya sekolah (anggaran, personil, dan fasilitas).
• Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan,
dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum
atau kebiasaan.
• Menjamin terpeliharanya fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah
dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
• Meningkatkan profesionalisme personil sekolah.
• Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang.
• Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program
sekolah (misal: KS, guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat, dll).
• Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah.
Contoh Sebagian Jawaban Format 2.1: Kondisi Sekolah yang Diharapkan
Komponen Kondisi yang diharapkan
1. Proses Belajar-Mengajar a. Proses belajar mengajar
b. Angka Putus Sekolah (APS)
c. Persentase kelulusan
d. Kemampuan membaca, menulis
dan berhitung untuk kelas I, II, III
e. Kemampuan Bahasa, Matematika,
IPA, dan IPS
2. Sarana-Prasarana a. Ruang kelas
b. Ruang kepala sekolah/guru
c. Kamar mandi/WC siswa
d. Kamar mandi/WC guru
e. Aliran air bersih
3. Ketenagaan a. Jumlah guru
b. Kualifikasi guru
c. Kualifikasi Kepala Sekolah
d. Kualitas mengajar guru
48
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
4. Perpustakaan a. Sudut baca kelas
b. Ruang perpustakaan
c. Jumlah judul koleksi buku
d. Kegiatan inovatif di perpustakaan
5. Kesiswaan a. Jumlah siswa per kelas
b. Jumlah siswa yang telah memiliki
buku paket
c. Persentase siswa yang
melanjutkan sekolah
6. Peran serta masyarakat
7. Rencana Pengembangan
Sekolah
8. Keuangan sekolah
9. Peran Kepala Sekolah
10. Kurikulum
11. …………………..
Peran serta masyarakat meningkat dalam manajemen berbasis sekolah
Unit 2
Manajemen Berbasis Sekolah
49
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
DALAM GAMBAR
Mengapa MBS?
Tujuan utama Manjemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah peningkatan mutu pendidikan.
Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu
perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai
dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.
Apa itu Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)?
• Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) alokasi dana kepada sekolah
menjadi lebih besar dan sumber daya
tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan
sekolah sendiri.
• Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap
perawatan, kebersihan, dan penggunaan
fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku
dan bahan belajar. Hal tersebut pada akhirnya
akan meningkatkan mutu kegiatan belajar
mengajar yang berlangsung di kelas.
• Sekolah membuat perencanaan sendiri dan
mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan
mutu pendidikan dengan melibatkan
masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut.
• Kepala sekolah dan guru dapat bekerja
lebih profesional dalam memberikan pendidikan
yang sesuai dengan kebutuhan anak
di sekolahnya.
• MBS merupakan salah satu komponen
sekolah dalam rangka meningkatkan mutu
pembelajaran seperti yang terlihat dalam
diagram di bawah ini. Komponen yang lain
adalah Peran Serta Masyarakat dan peningkatan
mutu kegiatan belajar dan mengajar
melalui PAKEM di SD/MI dan Pembelajaran
Kontekstual di SLTP/MTs.
Manajemen
Berbasis
Sekolah
Peran Serta
Masyarakat
Pembelajaran
Aktif,
Kreatif,
Efektif dan
Menyenangkan/
Pembelajaran
Kontekstual
PENINGKATAN
MUTU PEMBELAJARAN

Source: http://www.mgp-be.depdiknas.go.id/cms/upload/publikasi/m01u02a.pdf