Saturday, October 20, 2012

Gerakan Aceh Merdeka


BAB I
PENDAHULUAN


A.      Latar Belakang
Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya Aceh, yang merupakan daerah yang sempat berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Republik Indonesia. GAM dipimpin oleh Hasan di tiro yang bermukim di Swedia dan berwarganegaran Swedia. Tujuan utama GAM  adalah ingin NAD berpisah dengan NKRI.Di dalam situsi antara GAM dan pemerintah, masyarakat  NAD yang menjadi korban karena terjadi konflik antara GAM dan pemerintah sehingga para anggota GAM sering melakukan penculikan dan penarikan pajak terhadap para masyarakat NAD bahkan juga terjadi perang, sehingga para masyarakat NAD menjadi resah. Untuk itu para masyarakat NAD meminta agar pemerintah segera menyelesaikannya.
Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah NAD dengan GAM, pemerintah pusat melancarka dua strategi yaitu otonomi khusus (untuk aspek agama, ekonomi, dan politik) bagi masyarakat sipil yang ada di NAD. Selain itu pemerintah juga mengadakan perundingan yang di kenal dengan sebutan COHA, hasil dalam perundingan ini pemerintah dan GAM tetap pada pendirian masing-masing.
Pembahasan ini tidak akan lepas dari ketahanan nasional, karena Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemempuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Selain itu merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.     
Sedangkan konsepsi ketahanan nasional adalah keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan sosial melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh berlandaskan falsafah bangsa, ideologi negara, konstistusi dan wawasan nasional dengan metode astagrata. Konsepsi ketahanan nasional ini merupakan saran untuk mewujudkan ketahanan nasional.  
  
B.       Tujuan
Makalah ini ditujukan selain sebagai tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga agar mahasiswa sebagai kalangan intelektual pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengerti dan paham akan pentingnya  ketahanan nasional.





BAB II
 PEMBAHASAN

Permasalahan
Dalam makalah ini penulis akan mencoba memaparkan mengenai masalah yang berhubungan dengan,    Gerakan Aceh Merdeka adalah masalah Ketahanan Nasional. Ada beberapa hal yang akan kita jadikan sebagai permasalahan kita yakni:

·         Latar belakang apa yang menimbulkan pemberontakan GAM ?
·         Pengaruh apakah yang di timbulkan pemberontakan GAM terhadap ketahanan
   nasional indonesia ?
·         Tindakan/ langkah apa yang di lakukan pemerintah untuk mengatasi pemberontakan GAM ?
Pembahasan
Kali ini penulis akan membahas masalah yang pertama, latar belakang pemberontakan GAM, GAM lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas ketidak berpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi Darul islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain, bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh.
Akan tetapi, paska berhentinya perlawanan Darul Islam Aceh, keinginan Aceh untuk melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Perubahan ini terjadi disebabkan karena kegagalan Darul Islam diseluruh Indonesia, sehingga memaksa orang Aceh lebih realistis untuk mewujudkan cita-cita. Yang menjadi menarik adalah, GAM yang melanjutkan tradisi perlawanan Aceh, ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam yang terlebih dahulu digunakan oleh Darul Islam. Sebagaimana yang disebutkan bahwa GAM lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu populisnya, yang mempengaruhi muculnya GAM berikutnya adalah  faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh.
Kemunculan GAM pada masa awalnya langsung mendapat respon oleh pemerintah Orde Baru dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM kurang bisa berkembang. Walau demikian, GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat, baik pada tingkat internasional maupun menyatu dengan masyarakat dan GAM bisa terus bertahan.Pada masa Orde Baru GAM memankan dua wajah; satu wajah perlawanan (dengan pola-pola kekerasan yang dilakukan), dan strategi ekonomi-politik yang dimainkan (dengan mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan).
Masalah berikutnya yakni pengaruh apakah yang di timbulkan pemberontakan GAM, terhadap ketahanan nasional Indonesia, pengaruhnya masuk dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, terutama terhadap kesatuan dan persatuan yang secara otomatis akan menimbulkan perpecahan lalu akan memotivasi daerah lain yang mempunyai keinginan memberontak di saat pemerintah sedang mengurusi masalah masalah GAM, serta Gerakan separatis di Aceh telah banyak melibatkan penggunaan sumberdaya nasional, dan akibatnya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil.untuk berikut–berikutnya indonesia harus mempunyai Langkah-langkah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah (1) pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah; (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi; (4) mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme; (5) melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya; (6) menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik; dan (7) menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.
Contoh upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme ditempuh melalui program-program sebagai berikut.

A.           Pengembangan Ketahanan Nasional
Pengembangan ketahanan nasional dimaksudkan sebagai usaha mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.
Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Untuk itu, peneliteian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya mencapaian tujuan tersebut.


B.            Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara
Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.
Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme, koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme, serta pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

C.            Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI
Penjagaan keutuhan wilayah NKRI dimaksudkan sebagai usaha mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan ancaman baik berupa invasi/agresi dari luar dan ancaman dari dalam baik ancaman militer maupun nonmiliter.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Di samping itu, dilakukan pula antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

D.           Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
Pemantapan keamanan dalam negeri dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan, seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dari tindak kejahatan separatisme.
Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI, upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis.


E.            Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dimaksudkan sebagai usaha menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan pendidikan politik masyarakat dan sosialisasi wawasan kebangsaan. Di samping itu, diupayakan pula  perwujudan dan fasilitasi berbagai forum dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

F.             Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai usaha meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan implementasi upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat, serta memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial.
Kemudian kita akan membahas masalah berikutnya, langkah apakah yang di lakukan pemerintah dalam menangani GAM, Dalam rangka menyelesaikan masalah separatisme di Aceh secara damai, bermartabat dan menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam kurun waktu terakhir ini secara intensif melakukan perundingan informal di Helsinski yang difasilitasi oleh Crisis Management Inisiative. Berbagai issue penting yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perundingan damai tersebut diharapkan akan menjadi landasan yang kokoh dalam penyelesaian masalah separatisme di Aceh. Lalu Pemerintah Republik Indonesia bertekad menyelesaikan secara damai, komprehensif, dan bermartabat dalam bingkai NKRI. Dengan berpedoman pada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, sebagai langkah nyata, Pemerintah RI dengan negara Uni Eropa dan negara ASEAN akan menandatangani MoU tentang keikutsertaan Aceh Monitoring Mission (AMM) sehingga diharapkan upaya damai dapat diwujudkan secepatnya. Kedua MoU tersebut menjadi prinsip dasar bagi para pihak dan digunakan sebagai pedoman untuk diimplementasikan dengan dimonitor oleh AMM.



BAB III
 PENUTUP


A.      Kesimpulan
Untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi, dimana perubahan-perubahan terjadi begitu cepat, manusia Indonesia harus memiliki ketahanan pribadi yang kuat yang berlandaskan kepribadian Pancasila yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya.
Dengan demikian maka ketahanan pribadi akan dapat memberikan konstribusi yang nyata di dalam kehidupan dirinya, keluarganya, lingkungan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai implementasi dari konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perwujudan dan pencapaian tujuan serta cita-cita nasional berlandaskan UUD 1945.
Kiranya apa yang dihadapi tahun, 2012, 2018, 2020 serta selanjutnya akan dapat dihadapi dan diatasi dengan keyakinan karena rasa percaya diri yang secara nyata dan sadar kita tumbuh kembangkan
Dengan melihat dari contoh kasus dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:
·                     Persatuan sebagai landasan untuk mencapai ketahanan nasional.
·                     Dari kesatuan pandangan akan didapat ketahanan nasional yang kuat.
·                     Dengan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat maka dengan mudah pemerintah dapat menentukan politik dan strategi nasional.
·                     Jika wawasan nasional, ketahanan nasional serta politik dan strategi nasional suatu bangsa tercapai maka tujuan nasional bangsa tersebut tidak hanya menjadi cita-cita belaka tetapi dapat terwujud.
B.       Saran
Setelah membaca makalah ini hendaknya pembaca dapat mengetahui dan memahami pentingnya persatuan dalam suatu negara demi terciptanya ketahanan nasional yang kokoh dan kuat. Serta dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.



Daftar Pustaka


Gottschalk, louis.1975.Mengerti Sejarah.terjemahan Nugroho Notosusanto.Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
Ismaun. Helius Sjamsuddin. 1996. Pengantar Ilmu Sejarah.Jakarta: Depdikbud Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
Kaswati, anggar.1998.Metodologi sejarah dan Historiografi.Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta.
Soegeng, A.Y.2002.Memahami Sejarah Indonesia (Materi Pendidikan Pancasila).Salatiga:Widya Sari Press.
Suwanto,dkk.1997.Sejarah Nasional dan Umum.Semarang:Aneka Ilmu.
Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaam dan Pengembaan Bahasa. 1993.Kamus Besar Bagasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.

No comments:

Country Visitor

   

FEEDJIT Live Traffic Feed

September 11, 2001

ISLAMIC WEBSITE

Thanks 4 not smoking


ApapunYgTrjadi:Baik


PuPuMaaaaa


Who is this

KAMUS

all of u r welcome

Labels/Kategori

i hope u enjoy...............

Loading...

Smile


ALWIN TANJUNG

ALWIN TANJUNG

Alwin Tanjung

Alwin Tanjung
E-mail: win3471@gmail.com

Boston

Boston

Blog Archive

SunSet

SunSet
Image

Guest Book (BukuTamu)


Layar Tancap

Loading...

Rambut Trpanjang......

Rambut Trpanjang......
di Dunia